Berdalih Mengatakan Cerai Dalam Keadaan Marah, Sah Atau Tidak

Berdalih Mengatakan Cerai Dalam Keadaan Marah, Sah Atau Tidak?

Dalam Aun Al Ma’bud jil. 6 hal. 188 Al Khattabi mengatakan: Para ulama sepakat bahwa lafazh Thalak secara terang-terangan jika diucapkan oleh oleh seorang yang baligh dan berakal maka ucapan tersebut berlaku dan tidak bermanfaat jika ia beralasan hanya main-main, bersenda gurau atau tidak bermaksud thalak.

 

PARA ULAMA MENYEBUTKAN ADA 4 PERSYARATAN JIKA TERDAPAT PADA SEORANG LAKI-LAKI MAKA SAH-LAH THALAQNYA:

      • Seorang suami bukan orang lain
      • Sudah baligh
      • Berakal
      • Pilihannya dengan kemauannya sendiri bukan paksaan, atau hilang akal sebab gila atau tidur.

 

Cerai yang diucapkan oleh suami dengan marah tetap dihitung. Hakikatnya seorang suami menceraikan isterinya karena marah kepadanya, kecuali jika marahnya sampai kepada derajat hilang kesadaran dan tidak mampu mengendalikan ucapan dan kata-katanya.

 

LAYAKNYA ORANG GILA ATAU MENDEKATI ORANG GILA.

Maka dalam kondisi tersebut tidak dianggap sah ucapan thalaknya. Namun pemerintah Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2015 dalam pasal 115 dikatakan:

 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadillan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Maka berdasarkan pasal tersebut ucapan perceraian yang tidak diucapkan di majlis hakim tidak dianggap perceraian yang sah.

 

Walau demikian ucapan ini harus dihindarkan sejauh mungkin dari kamus rumah tangga kita. Laki-laki yang bijak mampu mengendalikan ucapannya, dan wanita yang cerdas mampu mengendalikan emosinya sehingga tidak mudah meminta cerai dari suaminya.

 

Rumah tangga seperti ini insya Allah akan menjadi rumah tangga yang berkah, sakinah mawaddah wa rahmah. Maka berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan dan juga berdasarkan KHI pasal 115 perceraian tersebut tidak dianggap sah.

 

Namun walau demikian saran saya bagi Ibu Ifa dan yang berkasus dengan masalah seperti ini: bahwa sebagaimana permulaan pernikahan dicatat di lembaga resmi, maka dalam urusan perceraian hendaknya juga menempuh jalur lembaga resmi. Mahkamah Syariah adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam perkara ini.

 

Apa yang diputuskan dalam mahkamah Syariah itulah yang utama ibu jalankan. Sebab setiap permasalahan ada kondisi tersendiri, dan setiap solusi ada pertimbangannya tersendiri. Wallahu A’lam.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *