Pada prinsipnya dalam biaya perceraian kami lebih mengutamakan kemampuan klien tanpa mengurangi kualitas penangan perkara yang sedang kami tangani dengan merujuk pada Pasal 21 ayat (2) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia ( KEAI ).

Pada umumnya terkait terkait tentang besaran honorarium seorang pengacara/advokat tidak ada standar yang baku tentang biaya jasa pengacara/advokat dan skema pembayaranya, semuanya dikembalikan kepada Pengacara/advokat yang bersangkutan atas kesepakatan dengan Klien.