Hak – Hak Yang Dimiliki Korban atau Ahli Waris Atas Kecelakaan Pesawat Udara

Hak-Hak Yang Dimiliki Korban Atas Kecelakaan Pesawat Udara

Hak-Hak Yang Dimiliki Korban Atas Kecelakaan Pesawat Udara. Tugas negara terhadap HAM dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu menghormati (respect), melindungi (protect) dan memenuhi (fulfill). Proteksi atau perlindungan mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM. Peran negara dalam hal ini adalah pasif, negara hanya membari regulasi secara konstitusional agar semua warga negaranya menikmati hak – hak dasar yang dia miliki.

Dalam dunia penerbangan negara sudah hadir dalam melindungi (protect) HAM warganya dengan disahkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dengan hadirnya Undang – undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang “selamat, aman dan nyaman” serta sebagai dasar penegakan hukum (law enforcement ).

Undang – undang ini sebagai payung hukum guna pemenuhan HAM korban kecelakaan Pesawat Terbang dalam bentuk ganti rugi. Hal tersebut jelas termaktup dalam Pasal 141 ayat 1 UU No. 11 Th. 2009 tentang Penerbangan :

“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka – luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara”.

Penjabaran lebih lanjut terhadap Undang–undang No. 1 Th. 2009 tentang Penerbangan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam Peraturan Menteri tersebut dtegaskan lagi dalam Pasal 2, yaitu : “Pengangkut yang mengoprasikan pesawat udara wajib bertnggung jawab atas kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka – luka”.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No : PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkatan Udara menjelaskan besaran ganti rugi kepada korban kecelakaan pesawat udara. adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

  • penumpang meninggal dunia mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah ) per penumpang;
  • penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberi ganti rugi sebesar Rp. 1.250.000.000,- ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah ) per penumpang;
  • satu mata Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );
  • kehilangan pendengaran Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );
  • Ibu jari tangan kanan Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ), tiap satu ruas Rp. 62.500.000,- ( enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah );
  • jari telunjuk kanan Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ), tiap satu ruas Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah );
  • jari telunjuk kiri Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ), tiap satu ruas Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah );
  • jari kelingking kanan Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tiap satu ruas Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah);
  • jari kelingking kiri Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tiap ruas Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
  • jari tengah atau jari manis kanan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tiap ruas Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  • jari tengah atau jari manis kiri Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tiap ruas Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Pada korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat udara yang dapat menuntut ganti rugi adalah ahli warisnya.

Tanggung jawab maskapai berkewajiban memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan ataupun ahli warisnya sepanjang kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan tindakan sengaja atau kesalahan dari maskapai atau orang yang dipekerjakannya. Apabila kecelakaan disebabkan diluar kesalahan maskapai atau orang yang dipekerjakannya misalnya karena faktor alam, maka ganti rugi tidak bisa dimintakan kepada maskapai penerbangan.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tentunya yang berwenang melakukan investigasi terhadap penyebab kecelakaan transportasi udara. Apabila KNKT berdasarkan hasil investigasinya penyebab utama adalah kesalahan maskapai atau orang yang dipekerjakannya, maka korban dan keluarga korban dapat langsung mengajukan ganti rugi kepada maskapai yang bersangkutan.

Masalah nominal ganti rugi yang diajukan dapat melebihi apa yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Perhubungan diatas, asalkan korban atau ahli warisnya dapat membuktikan secara materiil kerugian yang dimintakannya tersebut.

Maskapai tidak mau memberikan ganti rugi, maka korban kecelakaan pesawat udara atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau menyelesaikan sengketa arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *